Pertambangan yang ada di Indonesia dari zaman VOC hingga Orde Baru

Cerita yang sangat panjang pada sejarah penguasaan sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia yang dapat kita lacak setidaknya dari kedatangan Vereenigde Oost Indische Compagnie atau VOC abad ke-16 di kepulauan Indonesia. VOC ini yang dikenal dengan sebutan kompeni adalah rombongan dari para pedagang yang bersenjata yang memiliki sebuah tujuan untuk memperluas area dagang mereka ke dunia-dunia baru yang ada di luar Eropa. Hal pertama yang dilakukan VOC adalah menguasai kantong-kantong ajaib yang menjadi pusat dari keberadaan sumber daya produktif rakyat di kepulauan Indonesia dengan cara menjadikan struktur lama feodal sebagai perpanjangan kaki tangan VOC di wilayah-wilayah produktif tersebut. Tindakan VOC ini dilakukan dengan mengeruk SDA dan menjadikan rakyat di kepulauan Indonesia sebagai tenaga kerja bagi keuntungan perdagangan mereka. Berjalannya cara-cara kerja VOC ini erat kaitannya dengan bagaimana kebijakan-kebijakan tentang SDA yang ditetapkan di kepulauan Indonesia saat itu dengan berbagai bentuk dan dinamika.

Pada awal Mei 1662, VOC, perusahaan multinasional asal Belanda menduduki Pulau Cingkuak (Poulo Chinco).

Penguasaan oleh VOC didasarkan konsesi untuk berdagang di Sumatra’s Westkust melalui Perjanjian Painan (W.J.A. de Leeuw, Het Painansch Contract. Amsterdam: H.J. Paris, 1926). VOC menguasai Cingkuak pada tahun 1662 dan menjadikan pulau kecil itu sebagai jangkar untuk menduduki Kota Padang. Pulau ini juga digunakan hingga lebih satu abad kemudian sebagai loji untuk keperluan perdagangan lada dan pala, bahkan mengelola tambang emas Salido.

Penjajahan Jepang

Beralih ke masa invasi Jepang ke Indonesia. Pada masa itu, kantong-kantong industri Belanda sengaja dihancurkan dengan politik “Bumi Hangus”, sehingga situs slot mpo pada masa-masa itu pertambangan Belanda tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk digunakan oleh penjajah Jepang.

Segala dokumen Dienst van den Mijnbouw diganti namanya oleh Jepang menjadi Chisitsu Chosasho.

Tidak banyak dokumen tentang pertambangan di masa kolonial Jepang yang hanya tiga tahun menduduki Nusantara. Salah satu peninggalan Jepang yaitu tambang batubara di Bayah, Banten, yang saat itu dikelola oleh Bayah Kozan Sumitomo Kabushiki Kaisha.

Setelah Agresi Militer II

Ketika Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya tahun 1945, para “founding fathers” yang ada di negara Indonesia, sadar betul dengan kondisi kekayaan alam yang ada di atas dan di dalam bumi pertiwi ini, dan dari basis kekayaan itulah Indonesia dan rakyatnya diandalkan untuk membangun Bumi Indonesia bagi kemaslahatan rakyat Indonesia.

Pertambangan di era Presiden Ir. Soekarno tidak berkembang pesat karena dia anti terhadap kapitalisme-imperialisme. Namun, peninggalan data-data Belanda berupa tempat-tempat potensial untuk pertambangan menjadi modal untuk pengembangan kegiatan pertambangan. Indische Mijnwet diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan. Perpu ini menganut ekonomi berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), tidak memperdulikan perkembangan pertambangan di dunia.

Penanaman modal asing sama sekali ditutup, sesuai dengan UU No. 78 Tahun 1958 tentang penanaman modal asing yang berlaku saat itu.

Presiden Ir. Soekarno ingin semua kekayaan alam Indonesia dikelola oleh insinyur-insinyur Indonesia sendiri. Sejak awal, dalam UUD 1945, perihal kekayaan alam yang dieksplisitkan dengan kata-kata “Sumber Daya Alam” menjadi objek pengaturan tersendiri di dalam pasal 33 ayat 3 yang di sana diatur tentang “penggunaan sumber daya alam itu, untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. UU N0.44/1960. Tahun 1963, geolog Freeport Forbes Wilson dan Del Flint melakukan ekspedisi kembali ke Irian Jaya, setelah mendengar kabar geolog Belanda Dozy yang menemukan gunung yang mengandung bijih tembaga dan emas.

Periode Orde Baru

Titik penting yang dapat dilihat pada awal pemerintahan Orde Baru ini adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966, yang menyatakan tentang bergabungnya kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund (IMF) dan International Bank for reconstruction and Development.

Dengan asistensi ekonom-ekonom IMF, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan tiga undang-undang yang berkaitan dengan SDA pada 1967, yang dikenal sebagai “Paket 1967”, yaitu, pertama UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, kedua, pada 24 Mei 1967 diterbitkan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan; dan ketiga pada 2 Desember 1967 dikeluarkan Undang-Undang Pokok Pertambangan (UU No. 11 Tahun 1967). Tanggal 5 April 1967 dilakukan penandatangan kontrak karya (KK) antara Freeport Sulphur Company (FCS) dan pemerintah Indonesia. Pada periode 1967-1972 terdapat US$ 2488,4 juta penanaman modal asing masuk di Indonesia (di luar perbankan).

Manfaat Sumber Daya Alam

Dalam pemanfaatan sumberdaya alam di sektor pertambangan mineral dan galian mulai muncul pada tahun 1669 di Salido Sumatera Barat pada masa jabatan Commandeur Jacob Joriszoon Pit, yang menjabat 1667 hingga 23 Mei 1678. Pit adalah commandeur VOC ketiga untuk pos Padang. VOC mendatangkan untuk pertama kalinya dua ahli tambang di Salido bernama Nicholas Frederich Fisher dan Johan de Graf yang berasal dari Hungaria, bersama dengan para buruh yang berasal dari budak-budak yang dibawa VOC dari Madagaskar dan tawanan perang (krijgsgevangenen) dari daerah sekitarnya. Menurut J.E. de Meyier dalam De goud-en zilvermijn Salido ter Sumatra’s Westkust, De Indische Gids 32.1 (1911) disebutkan bahwa budak-budak dari Nias juga dipekerjakan di tambang itu. Kala itu Fisher dan Johan de Graff meyakinkan VOC bahwa eksploitasi tambang Salido akan memberi banyak keuntungan.

Akhirnya, Juli 1679, VOC kembali mendatangkan ahli tambang ke Salido. Ia seorang insinyur bernama Johann Wilhelm Vogel asal Jerman. Selama bekerja di Salido Johann Wilhelm Vogel menulis buku berjudul Zeven j hrige Ost – Indianische Reise – Beschreibung, Altenburg: J.L. Richter, diterbitkan tahun 1707. Buku ini menceritakan pengalamanya selama bekerja di tambang Salido. Setelah Johann Wilhelm Vogel, VOC kembali mendatangkan ahli bebatuan gunung, Benjamin Olitzsch, bersama dengan seorang asisten bernama Elias Hesse. Tapi malang bagi Benjamin Olitzsch, ia meninggal pada 28 Mei 1682 di Salido karena sakit. Jenazahnya dimakamkan di Pulau Cingkuak. Setelah Wilhelm Vogel, pengelolaan tambang Salido digantikan oleh Gabriel Muller. Pada masa Muller Tambang Salido mengalami kemunduran. Kehidupan di tambang itu makin buruk.

Saat itu Belanda sedang berperang dengan Perancis. Kondisi ini berdampak pula ke negeri-negeri jajahannya. Akhirnya tambang Salido terpaksa ditutup.

Pada tahun 1724, VOC kembali membuka tambang Salido dengan mendatangkan seorang ahli asal Jerman bernama Mettenus dengan asistennya bernama Weinberg. Usaha membuka tambang Salido kali ini ternyata hanya sia-sia. VOC mengalami kerugian, dan akhirnya tambang Salido kembali ditutup. Antara tahun 1732 hingga 1733, hasil tambang Salido dilaporkan meningkat, rata-rata per ton batu tambang mengandung bijih emas senilai f 1350. Menurut dari R.J. Verbeek, yang menulis beberapa buku tentang Tambang Salido (Verbeek 1880 dan 1886) antara tahun 1669 hingga 1735, tambang Salido sudah menghasilkan 800 ton bijih emas, dengan nilai f 1.200.000 atau rata-rata f 1.500 per ton. Tahun 1710, Kesultanan Palembang kemudian bekerja sama dengan VOC untuk penjualan hasil timah di Bangka. Tahun 1717, VOC telah melakukan ekspor timah dalam jumlah kecil ke Eropa, tetapi kegiatan ini hanya berlangsung hingga 1755.